undang undang bphtb terbaru 2016. Sebab, bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”): Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. undang undang bphtb terbaru 2016

Download. Seberapa besar penurunan tarif BPHTB terbaru tersebut?. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,. Itulah dia penjelasan mengenai dasar hukum dan cara mudah menghitung BPHTB. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi; 2. id: 13 hlm. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007; Ketentuan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB. Peralihan dan hapusnya Hak Guna Usaha. 20 Tahun 2000, BPHTB diartikan sebagai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang selanjutnya disebut. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Sanksi Tidak Bayar BPHTB. Undang-undang (UU) NO. INFORMASI. Berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 201 Proyek dan 10 Program yang mencakup 23 Sektor, dengan total nilai investasi sebesar Rp4. Kenali Dasar Hukum dan Tarifnya. Jadi, pastikan saat waktunya membayar PPh nanti, Anda sudah mengikuti perhitungan baru ini, ya!Jika bingung mengurus pembayaran dan pelaporan pajak sesuai kebijakan baru PPh tersebut, silakan hubungi Trier Consulting. Perolehan Hak. 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Terbaru 2022. September 2016 1. Agustus 2011 Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh. Berlaku: 01 Januari 2001. T. Lihat Foto Ilustrasi rumah dijual, menjual rumah. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. 2014. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Tarif & Cara Menghitung BPHTB. Nilai Perolehan Objek Pajak Tdak Kena Pajak yang selanjutnya disingkatPerubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 88 disebutkan bahwa tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. com – Informasi seputar cara menghitung PBB P2 atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan penting diketahui mengingat terbitnya peraturan Pajak Bumi dan Bangunan terbaru 2022. NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN. e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2. bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan kepentingan umum, menghambat pembangunan nasional, dan merusak. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-UndangDasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 11 Tahun 2020. Objek Pajak. 10/2023. Dasar hukum: 1. 500. Menimbang. Menimbang: a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 261/PMK. PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 186. 1997/ No. Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022. 28 tahun 2009 pasal 87 ayat 4 sudah ditetapkan bahwa besaran paling rendah NPOPTKP adalah sebanyak. Sosialisasi PMK 261 2016 - Sesi Ke 2. Sedangkan dalam penghitungannya, harus menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku pada daerah setempat. 000,00 maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Rp. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada saat PP ini mulai berlaku, Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres Nomor 109 Tahun. Terbaru; Peraturan. Ditjen Pajak (DJP) menyatakan dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh s. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut. BPHTB Tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB adalah 5%. Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Th. 2016 Permen ATR/Kepala BPN No. Berita Nasional. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang No. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pada awalnya, BPHTB dipungut langsung oleh pemerintah pusat. Overview; Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan; Tugas dan Fungsi5. NOMOR . I. Judul. [2] Pada awalnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),. Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang. NOMOR . 30. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fi skal, sehingga perlu diganti; h. Mengingat : 1. U. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. NOMOR 28 TAHUN 2009. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 2022 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. Undang-undang (UU) NO. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor. Pungutan biaya BPHTB tahun 2023 mengacu pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU BPHTB terbaru). 000. 21 Tahun 1997 jo. 2016 36. Namun, sejak berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), kewenangan pemungutan dialihkan ke pemerintah daerah. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang ditanggung oleh pembeli. Mengingat : 1. Transaksi adalah persetujuan jual beli dalam. InfoASN. - 5 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk. Undang-Undang Noror 27 Tahun 1959 tentang. Tabel 2. com – Informasi seputar cara menghitung PBB P2 atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan penting diketahui mengingat terbitnya peraturan Pajak Bumi dan Bangunan terbaru 2022. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. U. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000. 000. 5950, LL SETNEG : 29 HLM. Foto: Pixabay. 4. DAN PEMERINTAHAN DAERAH. 34 Tahun 2016 (), dan Peraturan Menteri Keuangan No. 000. 2022. Mengacu pada Undang-Undang No. KOMPAS. Tarif PBB P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tarif BPHTB mencapai 5% yang dihitung dari harga jual yang dikurangi dengan Nilai. 28 tahun 2009 pasal 87 ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar Rp 60 juta untuk setiap wajib pajak. Oleh: Gusfahmi Arifin, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 telah menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), setelah di sahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada 7 Oktober 2021. Tutup. Undang-undang (UU) NO. Dalam praktik, penjualan melalui pelelangan tidak selalu berhasil dengan cepat. Berdasarkan pada Pasal 6 ayat (3) UU PBB, NJKP ditentukan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. (1) Saat yang menentukan pajak yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk : a. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2016 TANGGAL 8 AGUSTUS 2016. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dalam regulasi teranyar, BPHTB adalah salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. U. Undang-undang Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan [UU BPHTB] pertama kali disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Mei 1997 [UU No. Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan RetribusiDaerah (Lembaran NegaraTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturanPcerundang-Undangan(Lembaran NegaraTahun2011Nomor82,TambahanLembaranNegara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT. jadi BPHTB kepanjangan dari Bea. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara. 3 3. 000Undang-undang (UU) NO. Sembunyikan. Cara menghitung BPHTB bisa menggunakan beberapa rumus seperti, Tarif Pajak 5% x Dasar Pengenaan Pajak (NPOP – NPOPTKP). 000,00. STATUS PERATURAN. E. a. com—Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah untuk setiap pembelian atau pemindahan hak atas tanah dan bangunan. 298, TLN No. 2016 Permen ATR/Kepala BPN No. Pemindahan hak tersebut muncul akibat proses jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 1. Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Pahami Pengertian, Subyek dan Obyek BPHTB. ly/SeputarIsbatNikah. Besarnya NPOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. 21 Tahun 1997 dan perubahannya dalam Undang-Undang No. 10. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 20 Tahun 2000. Dalam regulasi tersebut, Pasal 47 menyebutkan bahwa tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN. APHT adalah elemen pengatur persyaratan dalam proses pemberian Hak Tanggungan. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 19 Januari 2018. 35. Hak guna usaha adalah hak atas mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara ataupun secara langsung. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan. 000 npoptkp : rp 60. I. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; c. Berdasarkan pasal 1 angka 41 Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. com Tax plays a vital role in is the. Indonesia, Pemerintah Pusat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Disampaikan oleh : Drs Endarto Judowinarso MSc. Undang-undang (UU) tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Peraturan Hak Guna Bangunan. Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial. Hal ini telah tertuang di dalam Pasal 111 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan: Yang dikecualikan. 809,7 triliun, telah ditetapkan sebagai Daftar PSN terbaru dalam. . Merujuk Pasal 85 ayat satu dan dua huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”), diatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 2. Kemudian, aturan pungutan BPHTB terbaru mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Disebutkan bahwa dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan obyek pajak. Merujuk pada Pasal 46 ayat (5) UU Hubungan Keuangan. 2) BPHTB adalah…bangunan. BPHTB dikenakan kepada pihak atau. Kewajiban Verifikasi BPHTB. go. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. No. 28. Itulah dia penjelasan mengenai dasar hukum dan cara mudah menghitung BPHTB. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB dan berubah menjadi Pajak Daerah Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD LOGO. UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan. UU ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. 03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/Atau Bangunan Beserta. Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah. BPHTB merupakan pajak atas bangunan dan tanah yang berlaku di Indonesia dan wajib dibayarkan. 03/2016 (PMK 261/2016). Pungutan BPHTB saat ini mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU BPHTB terbaru). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai Judul. pdf. 500. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang ( Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3739); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5.